Tugas Pkn 2 smk n negeri 2 kupang

1.Perwakilan Diplomatik : Perwakilan negara untk suatu tujuan yang mendatangkan keuntungan bagi          

                                           Negara yang ia wakili dalam melakukuan suatu kegiatan atau hubungan

                                           Kerjasama International

. Perwakila Konsuler    :  Perwakilan negara untk suatu tujuan melindungi atau menjaga aset  

                                        Negara Dalam suatu hubugan International

2.Perwakilan Diplomatik 

Korps diplomatik yang ada di suatu negara dipimpin oleh kepalamisi diplomatik. Kepala misi diplomatik dibagi menjadi tiga golongan,yaitu :

a.Duta Besar (ambassador, pro-nuntius)

Duta besar merupakan duta yang berada di tingkatan tertinggi dan epunyaikekuasaan penuh dan luar biasa dan biasanya ditepatkan di negara negarayang banyak menjalin hubungan timbal balik.

b.

Duta (envoy, internuntius),

dan

Adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar,dalam menyelesaikan segala persoalan kedu negara dia diharuskan berkonsultasi dengan pemerintahnya.

 .Kuasa Usaha (charge d’affaires)

*Kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara dapatdibedakan atas :

*Kuasa usaha tetap menjabat kepala dari suatu perwakilan.Kuasa usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan ketika pejabat ini belum atau tidak ada ditempat

Fungsi :

Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima,

*Melindungi kepentingan negara pengirim dan warganegaranya di dalam negara penerima di dalam batas – batasyang diizinkan oleh hukum internasional,

Berunding dengan negara penerima,

*Mengetahui menurut cara – cara yang sah keadaan – keadaandan perkembangan di dalam negara penerima, danmelaporkannya kepada Pemerintah negara pengirim,

Memajukan hubungan persahabatan antara negara pengirimdengan negara penerima, dan membangun hubungan –hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah.

 B.Perwakilan Konsuler

Pembukaan hubungan konsuler terjadi dengan persetujuantimbal – balik, baik secara sendiri maupun tercakup dalam persetejuan pembukaan hubungan diplomatik. Walaupun demikian, pemutusanhubungan diplomatik tidak otomatis berakibat pada putusnyahubungan konsuler. Fungsi perwakilan konsuler secara rinci disebutkan dalam ps 5 konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler dan Optimal Protokoltahun 1963, yaitu :

*Melindungi kepentingan negara pengirim dan warganegaranya di dalam negara penerima di dalam batas – batasyang diizinkan oleh hukum internasional,

*Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi,kebudayaan, dan ilmiah antar kedua negara,

*Mengeluarkan paspor dan dokumen yang pantas untuk orangyang ingin pergi ke negara pengirim,

*Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta melakukanperaturan perundang – undangan negara penerima.

3. Tugas dan fungsi Perwakilan diplomatic dan konsuler :

Fungsi PerwakilanDiplomatik dan PerwakilanKonsuler

Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa/antarnegarapada hakikatnya adalah diplomasi, yaitu

usaha memelihara hubunganantarnegara

. Kegiatan diplomasi dilaksanakan oleh para diplomat,yaitu orang – orang yang menjadi wakil resmi suatu negara dalamhubungan resmi dengan negara lain.Para diplomat itu yang bertanggung jawab untuk mencapaitujuan diplomasi, yang antara lain adalah untuk :

*Membina, menjaga, dan menyelenggarakan hubungan yanglancar dengan negara dan pemerintah lain;

*Mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang berguna;

*Menjaga agar kepentingan negara sendiri tidak dirugikandalam percaturan politik internasional;

*Merepresentasikan bangsa dan negara sendiri di luar negeri;dan

*Melindungi para warga negara sendiri di luar negeri.Diplomasi suatu negara dilakukan baik oleh

*korps perwakilandiplomatik 

  maupun oleh

*korps perwakilan konsuler.

4.  Persamaan dan Perbedaan Perwakilan diplomatic Dan Perwakilan Konsuler

Perbedaan PerwakilanDiplomatik dan PerwakilanKonsuler

Perwakilan Diplomatik 

*Memelihara kepentingan negaranya melalui hubungan tingkatpejabat pusat

*Berhak membuat hubungan politik

*Mempunyai hak ekstrateritorial

Hak ekstrateritorial

adalah hak kebebasan diplomatterhadap daerah perwakilannya termasuk halamanbangunan serta perlengkapannya seperti bendera,lambangnegara, surat - surat dan dokumen bebas sensor,dalam halini polisi dan aparat keamanan tidak boleh masuk tanpaada ijin pihak perwakilan yang bersangkutan

*Satu negara satu perwakilan saja

Hak immunitasnya penuh

Hak immunitas

adalah hak yang menyangkut diri pribadiseorang diplomat serta gedung perwakilannya.dengan hakini para diplomat mendapat hak istimewa ataskeselamatan pribadi serta harta bendanya, mereka jugatidak tunduk kepada yuridiksi di dalam negara tempatmereka bertugas baik dalam perkara perdata maupunpidana.

*Surat penugasan ditandatangani oleh kepala negara

Perwakilan Konsuler

*Memelihara kepentingan negaranya melalui hubungan tingkatdaerah

*Bersifat non politik

*Tidak mempunyai hak ekstrateritorial

5. Masa Berlaku nya Misi Perwakilan Diplomatic dan Konsuler

Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi PerwakilanDiplomatik-Konsuler

Mulai berlakunya fungsi Saat menyerahkan surat kepercayaan (Lettre deCreance / Menurut pasal 13 Konvensi Wina 1961) Memberitahukan kepadanegara penerima dengan layak (Pasal dan Konvensi Wina 1963)Berakhirnya fungsi 1) Sudah habis masa jabatan2) Ia ditarik kembali oleh pemerintah negaranya3) Karena tidak disenangi (dipersona non grata)4) Kalau negara penerima perang negara pengirim (pasal 43 Konvensi Wina1961) (Pasal 23, 24, dan 25 Konvesi Wina 1963)1) Fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir 2) Penarikan dari negara pengirim3) Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf Konsuler

.

6. Kronologis Pembukaan dan Pengangkatan Perwakilan diplomatis

Pengangkatan dan Penerimaan Perwakilan Diplomatik Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaranperwakilan diplomatik (dalam arti politis) maupun konsuler (dalam arti non-politis) dengan negara lain adalah sebagai berikut :1) Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (mutual conceat)yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupunkonsuler. Kesepakatan tersebut berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina1961, dituangkan dalam bentuk : persetujuan bersama (joint agreement)dan komunikasi bersama (joint declaration).2) Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, yaitu setiap negaradapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatikberdasarkan atas prinsip-prinsip hubungan yang berlaku dan prinsip timbalbalik (reciprosity).Adapula Kepres RI bab V No.108 Thn.2003 Tentang Kepegawaian,Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pendidikan . Bab ini terdiri dari pasal12 – 17 yaitu :Pasal 12Formasi kepegawaian pada Perwakilan ditetapkan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 13Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Wakil Tetap RepublikIndonesia pada Perwakilan Diplomatik dan Konsul Jenderal dan Konsul padaPerwakilan Konsuler diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 14

2

Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kuasa Usaha Tetap padaPerwakilan Diplomatik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.Pasal 15(1) Pejabat Diplomatik dan Staf Non Diplomatik diangkat dan diberhentikanoleh Menteri Luar Negeri.(2) Atase Pertahanan, Atase Teknis, dan Staf Teknis diangkat dandiberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Pimpinan Departemen atauPimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalammasa tugas bagi Pejabat Diplomatik, Atase Pertahanan, Atase Teknis, Staf Non Diplomatik, dan Staf Teknis diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.Pasal 16Tata cara penerimaan, pendidikan dan pelatihan khusus diplomatik dankonsuler serta pengaturan penugasan, pengembangan, dan pemberhentianPejabat Dinas Luar Negeri diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 17(1) Pembinaan karir dan jenjang kepangkatan pejabat Diplomatik dilakukanmelalui jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(2) Pembinaan karir dan jenjang kepangkatan Atase Pertahanan, AtaseTeknis, dan Staf Teknis ditetapkan oleh masing-masing Departemen atauLembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

7. Hak Asylum : . Hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri.

  Pesona Non Grata : adalah sebuah istilah dalam bahasa Latin yang dipakai dalam perkancahan politik dan diplomasi internasional. Makna harafiahnya adalah orang yang tidak diinginkan. Orang-orang yang di-persona non grata-kan biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau negara. Apabila ia sudah berada di negara tersebut, maka ia harus diusir dan dideportasi

 Doyen              :Perwakilan di negara lain dipimpin oleh duta besar yang sekaligus menjadi juru bicaraperwakilan asing terhadap pemerintahan di tempat ia bertugas. Duta besar yang diankatmenjadi ketua perwakilan asing itu disebut

8. Hak Kekebalan Dan Hak istimewa :

B. Keistimewaan perwakilan diplomatik

Konvensi Wina 1961 menentukan dengan tegas keistimewaan diplomatik bagi negara pengirim dan kepala misi diplomatik akan dibebaskan dari segala macam bentuk pungutan dan pajak-pajak, baik bersifat nasional, pajak daerah maupun iuran-iuran lain terhadap gedung perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvensi Wina 1961, dan pengecualiannya adalah sebagaimana yang diatur Pasal 34 Konvensi Wina 1961. Adapun bunyi Pasal 33 dan Pasal 34 Konvensi Wina 1961 sebagai berikut:

Pasal 33 Konvensi Wina 1961, Agen diplomatik agen harus dibebaskan dari semua bea dan pajak, baik bersifat pribadi, nasional, daerah atau kota, kecuali[5]:
a. Pajak langsung dari sejenis yang biasanya dimasukkan ke dalam harga barang atau jasa;
b. bea dan pajak tak bergerak milik swasta yang berlokasi di wilayah negara penerima, kecuali ia berpendapat ia atas nama negara pengirim untuk keperluan misi;
c. perkebunan, berturut-turut atau warisan tugas dikenakan oleh negara penerima, sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 39 ayat 4;
d. bea dan pajak pada para swasta memiliki sumber pendapatan dalam penerimaan pajak negara dan modal investasi pada usaha komersial yang dibuat di dalam negara penerima;

e. biaya untuk jasa tertentu;
f. pendaftaran, biaya pengadilan atau merekam, hipotek dan cap pajak, sehubungan dengan tenang properti, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 23.

Pasal 34 Konvensi Wina 1961[6]

Seorang pejabat diplomatik akan dibebaskan dari semua pungutan dan pajak-pajak, baik pajak barang bergerak maupun barang tidak bergerak, pajak pusat, daerah, dan kotapraja, kecuali:

(a)  Pajak-pajak tidak langsung dari suatu barang yang biasanya telah dimasukan dalam harga barang atau jasa;

(b)  Pungutan dan pajak-pajak atas harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di wilayah negara penerima, kecuali yang dikuasainya atas nama negara pengirim atau untuk keperluan perwakilan;

(c)  Pajak-pajak tanah milik, suksesi atau warisan yang dikenakan oleh negara penerima, tunduk pada ketentuan dari ayat 4 pasal 39;

(d) Pungutan dan pajak atas penghasilan pribadi yang bersumber di negara penerima dan pajak atas modal yang ditanamkan dalam usaha-usaha perniagaan di negara penerima;

(e)  Biaya yang dipungut atas jasa-jasa khusus yang diterimanya;

(f)  Biaya-biaya pendaftaran, pengadilan atau pencatatan, hipotik dan bea materai untuk harta milik tidak bergerak, tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Pasal 23.

Negara penerima akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada negara pengirim untuk mendapatkan tempat-tempat yang diperlukan bagi perwakilannya di negara penerima atau membantu negara pengirim untuk memperoleh akomodasi. Hak kebebasan pajak ini pada hakikatnya bukanlah hak yang dapat dituntut, melainkan hak yang bersumber dari kebiasaan yang lebih merupakan kemurahan hati dan penghormatan dari negara penerima.

B.1. Keistimewaan Diplomatik yang Kedua adalah Pembebasan dari Kewajiban Militer.

Menurut Pasal 35 Konvensi Wina 1961 negara penerima akan membebaskan semua agen diplomatik dari layanan pribadi, semua layanan publik apapun, dan militer dari kewajibans eperti yang berhubungan dengan keharusan menyediakan barang (requisitioning), sumbangan militer, dan penyediaan akomodasi.
B.2. Keistimewaan Diplomatik yang ketiga adalah Pembebasan Bea dan Cukai.

Negara penerima sesuai dengan hukum dan peraturan yang dianutnya, mengizinkan pemasukan dan memberikan pembebasan dari semua bea dan cukai, pajak dan biaya yang bersangkutan. Selain dari pada biaya-biaya penyimpanan, angkutan dan pelayanan jasa semacamnya, atas barang-barang untuk penggunaan resmi dari misi dan barang-barang untuk keperluan pribadi wakil diplomatik atau anggota keluarganyayangmerupakanbagiandari rumahtangganya, termasuk barang-barang yang diperuntukkan kediamannya.Namun apabila negara penerima berkeyakinan bahwa barang-barang yang dimasukkanke negara penerima itu berisi alat-alat yang tidak ditujukan untuk keperluan dinas, ataupun barang-barang yang dilarang undang-undang nasional negara penerima maka dilarang untuk diimpor atau diekspor ataupun diawasi oleh peraturan karantina yang berlaku di negara penerima adalah terlarang atau tidak akan diizinkan masuk ke negara penerima.

B.3. Keistimewaan Diplomatik yang Keempat adalah Pembebasan dari ketentuanJaminanSosial.

Seorang wakil diplomatik, sehubungan dengan pelayanan yang diberikan untuk negara pengirim dibebaskan dari ketentuan jaminan sosial yang berlaku dinegara penerima. Pembebasan ini juga berlaku terhadap pelayan pribadi yang hanya bekerja untuk wakil diplomatik, dengan syarat bahwa mereka bukan warga negara atau penduduk tetap di negara penerima danmereka dilindungi oleh ketentuan-ketentuan jaminan sosial yang dapat berlaku di negara pengirim atau negara ketiga.

B.4. HAK DAN KEWENANGAN PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK[7]

Mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu dibagi menjadi dua, yaitu :
Inviolability. Diperuntukkan kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap semua gangguan yang merugikan serta mendapatkan perlindungan dari aparat negara yang berkepentingan. Kekebalan dari yurisdiksi negara penerima.
Kekebalan diplomatik adalah hal yang tidak dapat diganggu gugat, kekebalan diplomatik yang diberikan berdasarkan Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi :

a. kekebalan terhadap diri pribadi

b. Kekebalan yurisdiksional

c. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.

d. kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman

e. kekebalan korespondensi (berkenaan dengan kerahasiaan dokumen).

f. kekebalan dan keistimewaan di negara ketiga.

g. penanggalan kekebalan diplomatik.

h. pembebasan dari pajak dan bea cukai/bea masuk.

Berdasarkan pada konvensi Wina 1961 itu, kekebalan itu diberikan pada :

a. pejabat perwakilan diplomatik.

b. Staf pribadi

c. Anggota keluarga pejabat diplomatic

d. Kurir diplomatik dan lainnya

1/*Organisasi International adalah perkumpulan atau perserikatan yang di dalamnya membahas berbagai masalah  International antara negara-negara

2/*Macam – Macam Organisasi International

_PBB,

_ASEAN,

_NATO dll

3/berdirinya PBB

Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.

Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Rooseveltdipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkannegara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.

Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.^[13]

Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.

Berdirinya ASEAN

 A. SEJARAH BERDIRINYA ASEAN

ASEAN adalah kepanjangan dari Association of South East Asia Nations. ASEAN disebut juga sebagai Perbara yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Gedung sekretarian ASEAN berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura :

1. Perwakilan Indonesia : Adam Malik
2. Perwakilan Malaysia : Tun Abdul Razak
3. Perwakilan Thailand : Thanat Koman
4. Perwakilan Filipina : Narcisco Ramos
5. Perwakilan Singapura : S. Rajaratnam

Sedangkan terdapat negara-negara lain yang bergabung kemudian ke dalam ASEAN sehingga total menjadi 11 negara, yaitu :

1. Brunei Darussalam tangal 7 Januari 1984
2. Vietnam tangal 28 Juli 1995
3. Myanmar tangal 23 Juli 1997
4. Laos tangal 23 Juli 1997
5. Kamboja tangal 16 Desember 1998

4.          Asas PBB

Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1.      Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.

2.     Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.

3.     Penyelesaian sengketa dengan cara damai.

4.     Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.

5.     PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Tujuan PBB

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1.      Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

2.     Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

3.     Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.

4.     Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.

5.     Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

6.     Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB

1.      TUJUAN

2.     Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Asosiasi adalah: (1) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan (2) untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5,     Melalui Lembaga” Khusus

Lembaga khusus PBB
No.	Akronim	Bendera	Lembaga	Pusat	Kepala	Berdiri
1	FAO		Organisasi Pangan dan Pertanian	Roma, Italia	Jacques Diouf	1945
2	IAEA		Badan Tenaga Atom Internasional	Wina, Austria	Yukiya Amano	1957
3	ICAO		Organisasi Penerbangan Sipil Internasional	Montreal, Kanada	Raymond Benjamin	1947
4	IFAD		Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian	Roma, Italia	Kanayo F. Nwanze	1977
5	ILO		Organisasi Buruh Internasional	Jenewa, Swiss	Juan Somavía	1946 (1919)
6	IMO		Organisasi Maritim Internasional	London, Britania Raya	Efthimios E. Mitropoulos	1948
7	IMF		Dana Moneter Internasional	Washington, D.C., AS	Christine Lagarde	1945 (1944)
8	ITU		Uni Telekomunikasi Internasional	Jenewa, Swiss	Hamadoun Touré	1947 (1865)
9	UNESCO		Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa	Paris, Perancis	Irina Bokova	1946
10	UNIDO		Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa	Wina, Austria	Kandeh Yumkella	1967
11	UPU		Kesatuan Pos Sedunia	Bern, Swiss	Edouard Dayan	1947 (1874)
12	WB		Bank Dunia	Washington, D.C, AS	Robert B. Zoellick	1945 (1944)
13	WFP		Program Pangan Dunia	Roma, Italia	Josette Sheeran	1963
14	WHO		Organisasi Kesehatan Dunia	Jenewa, Swiss	Margaret Chan	1948
15	WIPO		Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia	Jenewa, Swiss	Francis Gurry	1974
16	WMO		Organisasi Meteorologi Dunia	Jenewa, Swiss	Alexander Bedritsky	1950 (1873)
17	UNWTO		Organisasi Pariwisata Dunia	Madrid, Spanyol	Taleb Rifai	1974

6,        Politik Luar Negeri Bebas Aktif .: Poltik yang menganut pemahaman membebaskan politik luar atau kerjasama secara bebas namun bias dikendalikan atau di control oleh Indonesia

7,     Nama Sekjen PBB Dari Masa ke Masa

---

Sekretaris Jenderal PBB adalah ketua Sekretariat PBB, salah satu bagian penting dari PBB. Menurut Piagam PBB, Sekretaris Jenderal diangkat oleh Sidang Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan.

Berikut ini nama-nama Sekretaris Jenderal PBB dari awal terbentuknya sampai sekarang:

1. Gladwyn Jebb dari Britania Raya (1945-1946)

Spoiler for Tentang Gladwyn Jebb: 

2. Trygve Halvdan Lie dari Norwegia (1946-1952)

Spoiler for tentang Trygve Halvdan: 

3. Dag Hammarskjöld dari Swedia (1953-1961)

Spoiler for tentang Dag Hammarskjöld: 

4. U Thant dari Byrma/Myanmar 1961-1971

Spoiler for tentang U Thant: 

5. Kurt Waldheim dari Austria (1972-1981)

Spoiler for tentang Kurt Waldheim: 

6. Javier Pérez de Cuéllar dari Peru (1982-1991)

Spoiler for tentang Javier Pérez de Cuéllar: 

7. Boutros Boutros-Ghali dari Mesir (1992-1996)

Spoiler for tentang Boutros Boutros-Ghali: 

8. Kofi Annan dari Ghana (1997-2006)

Spoiler for tentang Kofi Annan: 

9. Ban Ki-moon dari Korea Selatan (2007-2011)

8,     Negara- Negara ANggota ASEAN

   

Bendera	Negara	Ibukota	Area (km²)	Populasi	Kepadatan (/km²)	Mata uang	Bahasa resmi	Pemimpin	Bergabung
	Brunei Negara Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan	5,765	401,890 (2011 Est.)	65	Dolar Brunei (BND)	Bahasa Melayu	Kepala negara dan pemerintahan: Hassanal Bolkiah	1984-01-07
	Kamboja (Preăh Réachéanachâk Kâmpŭchéa)	Phnom Penh	181,035	13,388,910 (2008 Census)	78	Riel Kamboja (KHR)	Bahasa Khmer	Kepala negara Norodom Sihamoni Kepala pemerintahan: Hun Sen	1999-04-30
	Indonesia Republik Indonesia	Jakarta	1,904,569	237,556,363 (2010 Census)	113	Rupiah Indonesia (IDR)	Bahasa Indonesia	Kepala negara dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono	1967-08-08
	Laos ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao)	Vientiane	236,800	6,477,211 (2011 Est.)	24	Kip Lao (LAK)	Lao	Kepala negara: Choummaly Sayasone Kepala pemerintahan: Thongsing Thammavong	1997-07-23
	Malaysia Malaysia	Kuala Lumpur	329,847	27,565,821 (2010 Census)	72	Ringgit Malaysia (MYR)	Bahasa Melayu	Kepala negara: Mizan Zainal Abidin Head of Government: Najib Abdul Razak	1967-08-08
	Myanmar (Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw)	Naypyidaw	676,578	58,840,000 (2010 Est.)	81	Kyat Myanmar (MMK)	Bahasa Burma	Kepala negara dan pemerintahan: Thein Sein	1997-07-23
	Filipina Republic of the Philippines Republika ng Pilipinas	Manila	300,000	101,833,938 (2011 Est.)	295	Peso Filipina (PHP)	Bahasa Tagalog, Bahasa Inggris	Kepala negara dan pemerintahan: Benigno Aquino III	1967-08-08
	Singapura Republic of Singapore Republik Singapura 新加坡共和国 (Xīnjiāpō Gònghéguó) சிங்கப்பூர் குடியரசு (Ciṅkappūr Kuṭiyaracu)	Singapura	707.1	5,076,700 (2010 Census)	6,619	Dolar Singapura (SGD)	Bahasa Melayu, Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, Bahasa Tamil	Kepala negara: Tony Tan Keng Yam Kepala pemerintahan: Lee Hsien Loong	1967-08-08
	Thailand ราชอาณาจักรไทย (Ratcha Anachak Thai)	Bangkok	513,115	66,720,153 (2011 Est.)	126	Baht Thai (THB)	Thai	Kepala negara: Bhumibol Adulyadej Kepala pemerintahan: Yingluck Shinawatra	1967-08-08
	Vietnam Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam	Hanoi	331,690	85,846,997 (2009 Census)	248	Đồng Vietnam (VND)	Bahasa Vietnam	Kepala negara: Truong Tan Sang Kepala pemerintahan: Nguyen Tan Dung	1995-07-28

 [Negara kandidat

Bendera	Negara	Ibukota	Area (km²)	Populasi	Kepadatan (/km²)	Mata uang	Bahasa resmi	Pemimpin	Status
	Papua Nugini[3][4] Independent State of Papua New Guinea Independen Stet bilong Papua Niugini	Port Moresby	462,840	6,187,591 (2011 Est.)	14.5	Kina Papua Nugini (PGK)	Bahasa Inggris, Tok Pisin, Bahasa Hiri Motu	Kepala negara: Queen Elizabeth II, Michael Ogio (Gubernur jenderal) Kepala pemerintahan: Peter O'Neill	1976[5] (status)
	Timor-Leste[6]	Dili	14,874	1,066,409 (2010 Census)	76.2	Dolar Amerika Serikat(USD)	Bahasa Portugis, Tetum	José Ramos-Horta	2002 (status)

1.Bentuk-bentuk Kerjasama International _

1. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan kerja sama antar dua negara. Misalnya, kerja sama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Singapura atau Amerika dengan Arab Saudi. Kerja sama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerja sama perdagangan dengan negara mitra. Pemerintah Indonesia sendiri telah mentandatangani perjanjian perdagangan dan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dengan 14 negara, di Afrika dan Timur Tengah dengan 10 negara, di Eropa Timur dengan 9 negar, di Eropa Barat dengan 12 negara dan di Amerika Latin dengan 7 negara.

2. Kerja Sama Regional

Kerja sama regional merupakan kerja sama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara di suatu kawasan tertentu. Bentuk kerja sama regional sudah dijajaki oleh PBB melalui pembentukan komisi regional yang dimulai dari Eropa, Asia Timur dan Amerika Latin. Komisi ini mengembangkan kebijakan bersama untuk masalah pembangunan khususnya pada bidang ekonomi. Kerja sama secara regional biasanya lebih pada hubungan dengan lokasi negara serta berdasarkan alasan historis, geografis, teknik, sumber daya alam dan pemasaran. Contoh-contoh bentuk kerja sama semacam ini, antara lain:

2 Contoh ;

 ASEAN

PBB ,misalnya dalam bidang ekonmomi,buadaya ,dan kemiliteran :

3, contoh perjanjian Indonesia dgn negara” lain yg menguntungkan

3.     Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (bahasa Inggris: Nuclear Non-Proliferation Treaty) adalah suatu perjanjian yang ditandatangi pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara berdaulat (187) mengikuti perjanjian ini, walaupun dua di antara tujuh negara yang memiliki senjata nuklir dan satu negara yang mungkin memiliki senjata nuklir belumlah meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat

4.        indonesia dgn negara lain dibidang contoh yang konkret perjanjian internasional bantuk bentuk kerja sama indonesia dengan negara lain ap dan Malaysia Meksiko Prancis Quebec Selandia lain yang telah memiliki perjanjian dengan Jepang seperti Malaysia meningkatkan mutu produk Indonesia di pasar domestik dan internasional tarif lebih tinggi contoh Berita kekalahan Malaysia ketika diganyang Timnas Indonesia 1 5 pada piala AFF juga menjadi topik yang panas di Malaysia Dalam koran tersebut dengan jelas dikatakan ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Singapura apa hubungan perjanjian internasional dengan hubungan contoh hubungan perusahaan dengan Jepang seperti Malaysia Sebagai contoh seorang warga negara Malaysia melakukan perbatasan dengan Indonesia dan Malaysia di diubah karena Indonesia bisa menggunakan perjanjian internasional Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian Contoh perjanjian multilateral Indonesia dengan beberapa negara lain Malaysia Meksiko Prancis Quebec Manfaat Perjanjian Internasional Manfaat paling besar

                                           

1.     Jelaskan istilah – istilah perjanjian international??

·         1.      Traktat (treaty), perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua Negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang politik dan ekonomi.

·         2.     Konvensi (convention), persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi(high policy).

·         3.     Protokol (protocol), persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala Negara. Biasanya protocol mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-kalusal tertentu.

·         4.     Persetujuan (agreement), perjanjian yang bersifat teknis atau administrative. Persetujuan ini tidak perlu ratifikasi karena tidak seresmi traktat atau konvensi.

·         5.     Charter, istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administrative. Misalnya Atlantic Charter 1941 yang mengilhami berdirinya PBB.

·         6.     Pakta (pact), istilah yang menunjukkan suatu perjanjian yang lebih khusus. Misalnya Pakta pertahanan NATO, SEATO.

·         7.     Piagam (statute), himpunan peraturan yang ditetapkan oleh peraetujuan internasional.

·         8.     Deklarasi (declaration), perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat jika menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi. 

·         9        Modus Vivendi

Adalah document untuk mencatat peraetujuan international yang bersifat sementara ,sampi berhasil meujudkan yang lebih permanent ,terinci dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi

·         10     Proses verbal

Adalah catatan ,ringkasan atau kesimpulan konferensi diplomatik .Dapat pula merupakan catatan permufakatan dan tidak diratifikasi    

2.    Uraikan tahap perjanjian international yang membutuhkan ratifikasi / pengesahan

A.    Perundingan (Negotiation)

Tahap ini merupakan langkah awal bagi negara-negara untuk menentukan objek perjanjian. Pada tahap perundingan ini akan dibicarakan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan setelah disepakati dalam perjanjian, termasuk keuntungan dan kerugian serta mekanisme pelaksanaan perjanjian.

Dalam tahap perundingan biasanya suatu Negara akan diwakili oleh kepala Negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan bisa juga oleh pejabat Negara yang ditunjuk. Apabila yang mewakili adalah pejabat Negara lainnya maka memerlukan surat kuasa penuh (Full power/ Credentials). Namun  jika yang mewakili adalah kepala Negara/pemerintahan, dan menteri tidak memerlukan surat kuasa penuh .

Perundingan yang dialakukan dalam perjanjian bilateral disebut dengan “talk”. Sedangkan dalam perjanjian multilateral disebut dengan “diplomatic conference”.

    B.    Penandatanganan (Signature)

 Tahap ini merupakan tahapan yang penting karena menjadi bukti nyata suatu Negara    mengikat atau tidak dalam perjanjian. Penandatanganan dapat dilakukan oleh kepala pemerintahan ataupun oleh menteri luar negeri.

   c.     Persetujuan Parlemen ( The Approval of Parliament)   

setelah perjanjian international ditanbda tangani oleh menlu atau duta besar yang ditunjuk oleh Negara atau mewakili setiap pemerintahannya ,naskah dibawah kesetiap Negara untk di pelajari selanjutnya naskah dibawah ke Dewan Perwakilan Rakyat untk di pelajari dan dibahas bersama- sama dengan pemerintah .tujuan pembahsanya adalah untk diketahui apakah perjanjian international tersebut menguntungkan ,baik dari segi kepentingan nasional maupun international ,,untuk disetujui atau Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolaknya

D.     Pengesahan (Ratification)

Pengesahan atau ratification merupakan cara yang sudah melembaga dalam pembuatan perjanjian internasional. Ratifikasi bertujuan memberikan kesempatan kepada Negara-negara guna mengadakan peninjauan serta pengamatan apakah negaranya dapat diikat oleh perjanjian itu atau tidak. Selain itu. dengan adanya ratifikasi akan menumbuhkan keyakinan pada lembaga perwakilan rakyat bahwa yang menandatangani isi perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Dasar hukum adanya ratifikasi diatur dalam:

1.   Pasal 11 konvensi Wina 1969

2.  Pasal 43 sub 3 piagam PBB

3.  Pasal 120 konstitusi ILO

Dalam perundang-undangan Negara Indonesia, ratifikasi diatur dalam pasal 11 UUD 1945,

3          Macam – Macam Perjanjian International

1.           Menurut Subjeknya.

§  Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional.

§  Perjanjian antara negara dengan subjek hukum internasional yang lain misal organisasi internasional.

§  Perjanjian antar subjek hukum internasional selain negara.

2.    Menurut Isinya.

§  Perjanjian di bidang ekonomi, misal IMF.

§  Perjanjian di bidang hukum, misal batas negara.

§  Perjanjian di bidang kesehatan, misal penanggulangan AIDS.

3.    Menurut Proses Pembentukannya.

§  Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melelui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi.

§  Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap yaitu perundingan dan penandatanganan.

4.    Menurut Fungsinya.

§  Perjanjian yang membentuk hukum yaitu perjanjian yang yang meletakkan ketentuan ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

§  Perjanjian yang bersifat khusus yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara negara yang mengadakan perjanjian saja.

Perjanjian di bidang politik,misal pakta pertahanan

       5. Perjanjian Internasional ditinjau dari jumlah pesertanya

Secara garis besar, ditinjau dari segi jumlah pesertanya, Perjanjian Internasional dibagi lagi ke dalam:
a. Perjanjian Internasional Bilateral, yaitu Perjanjian Internasional yang jumlah peserta atau pihak-pihak yang terikat di dalamnya terdiri atas dua subjek hukum internasional saja (negara dan / atau organisasi internasional, dsb). Kaidah hukum yang lahir dari perjanjian bilateral bersifat khusus dan bercorak perjanjian tertutup (closed treaty), artinya kedua pihak harus tunduk secara penuh atau secara keseluruhan terhadap semua isi atau pasal dari perjanjian tersebut atau sama sekali tidak mau tunduk sehingga perjanjian tersebut tidak akan pernah mengikat dan berlaku sebagai hukum positif, serta melahirkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku hanyalah bagi kedua pihak yang bersangkutan. Pihak ketiga, walaupun mempunyai kepentingan yang sama baik terhadap kedua pihak atau terhadap salah satu pihak, tidak bisa masuk atau ikut menjadi pihak ke dalam perjanjian tersebut.
b. Perjanjian Internasional Multilateral, yaitu Perjanjian Internasional yang peserta atau pihak-pihak yang terikat di dalam perjanjian itu lebih dari dua subjek hukum internasional. Sifat kaidah hukum yang dilahirkan perjanjian multilateral bisa bersifat khusus dan ada pula yang bersifat umum, bergantung pada corak perjanjian multilateral itu sendiri. Corak perjanjian multilateral yang bersifat khusus adalah tertutup, mengatur hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang khusus menyangkut kepentingan pihak-pihak yang mengadakan atau yang terikat dalam perjanjian tersebut. Maka dari segi sifatnya yang khusus tersebut, perjanjian multilateral sesungguhnya sama dengan perjanjian bilateral, yang membedakan hanya dari segi jumlah pesertanya semata. Sedangkan perjanjian multilateral yang bersifat umum, memiliki corak terbuka. Maksudnya, isi atau pokok masalah yang diatur dalam perjanjian itu tidak saja bersangkut-paut dengan kepentingan para pihak atau subjek hukum internasional yang ikut serta dalam merumuskan naskah perjanjian tersebut, tetapi juga kepentingan dari pihak lain atau pihak ketiga. Dalam konteks negara, pihak lain atau pihak ketiga ini mungkin bisa menyangkut seluruh negara di dunia, bisa sebagian negara, bahkan bisa jadi hanya beberapa negara saja. Dalam kenyatannya, perjanjian-perjanjian multilateral semacam itu memang membuka diri bagi pihak ketiga untuk ikut serta sebagai pihak di dalam perjanjian tersebut. Oleh karenanya, perjanjian multilateral yang terbuka ini cenderung berkembang menjadi kaidah hukum internasional yang berlaku secara umum atau universal.

6. Perjanjian Internasional ditinjau dari kaidah hukum yang dilahirkannya

Penggolongan Perjanjian Internasional dari segi kaidah terbagi dalam 2 (dua) kelompok:
a. Treaty Contract. Sebagai perjanjian khusus atau perjanjian tertutup, merupakan perjanjian yang hanya melahirkan kaidah hukum atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini bisa saja berbentuk perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Perlu menjadi catatan bahwa sebagaimana sifatnya yang khusus dan tertutup menyangkut kepentingan-kepentingan para pihak yang bersangkutan saja, maka tidak ada relevansinya bagi pihak lain untuk ikut serta sebagai pihak di dalamnya dalam bentuk intervensi apapun, maupun relevensinya bagi para pihak yang bersangkutan untuk mengajak atau membuka kesempatan bagi pihak ketiga untuk ikut serta di dalamnya.

b. Law Making Treaty. Sebagai perjanjian umum atau perjanjian terbuka, merupakan perjanjian-perjanjian yang ditinjau dari isi atau kaidah hukum yang dilahirkannya dapat diikuti oleh subjek hukum internasional lain yang semula tidak ikut serta dalam proses pembuatan perjanjian tersebut. Dengan demikian perjanjian itu, ditinjau dari segi isi atau materinya maupun kaidah hukum yang dilahirkannya tidak saja berkenaan dengan kepentingan subjek-subjek hukum yang dari awal terlibat secara aktif dalam proses pembuatan perjanjian tersebut, melainkan juga dapat merupakan kepentingan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itulah dalam konteks subjek hukumnya adalah negara, biasanya negara-negara perancang dan perumus perjanjian itu membuka kesempatan bagi negara-negara lain yang merasa berkepentingan untuk ikut sebagai peserta atau pihak dalam perjanjian tersebut. Semakin bertambah banyak negara-negara yang ikut serta di dalamnya maka semakin besar pula kemungkinannya menjadi kaidah hukum yang berlaku umum. Law making treaty ini pun dapat dijabarkan lagi berdasarkan jenisnya menjadi:
i. Perjanjian terbuka atau perjanjian umum yang isi atau masalah yang diaturnya adalah masalah yang menjadi kepentingan beberapa negara saja.
ii. Perjanjian terbuka atau perjanjian umum yang isi atau masalah yang diatur di dalamnya merupakan kepentingan sebagian besar atau seluruh negara di dunia.
iii. Perjanjian terbuka atau umum yang berdasarkan ruang lingkup masalah ataupun objeknya hanya terbatas bagi negara-negara dalam satu kawasan tertentu saja.

7. Perjanjian Internasional ditinjau dari prosedur atau tahap pembentukannya
Dari segi prosedur atau tahap pembentukanya Perjanjian Internasional dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:

a. Perjanjian Internasional yang melalui dua tahap. Perjanjian melalui dua tahap ini hanyalah sesuai untuk masalah-masalah yang menuntut pelaksanaannya sesegera mungkin diselesaikan. Kedua tahap tersebut meliputi tahap perundingan (negotiation) dan tahap penandatanganan (signature). Pada tahap perundingan wakil-wakil para pihak bertemu dalam suatu forum atau tempat yang secara khusus membahas dan merumuskan pokok-pokok masalah yang dirundingkan itu. Perumusan itu nantinya merupakan hasil kata sepakat antara pihak yang akhirnya berupa naskah perjanjian. Selanjutnya memasuki tahap kedua yaitu tahap penandatangan, maka perjanjian itu telah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, tahap terakhir dalam perjanjian dua tahap, mempunyai makna sebagai pengikatan diri dari para pihak terhadap naskah perjanjian yang telah disepakati itu.
b. Perjanjian Internsional yang melalui tiga tahap. Pada Perjanjian Internasional yang melalui tiga tahap, sama dengan proses Perjanjian Internasionl yang melalui dua tahap, namun pada tahap ketiga ada proses pengesahan (ratification). Pada perjanjian ini penandatangan itu bukanlah merupakan pengikatan diri negara penandatangan pada perjanjian, melainkan hanya berarti bahwa wakil-wakil para pihak yang bersangkutan telah berhasil mencapai kata sepakat mengenai masalah yang dibahas dalam perundingan yang telah dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian. Agar perjanjian yang telah di tandatangani oleh wakil-wakil pihak tersebut mengikat bagi para pihak, maka wakil-wakil tersebut harus mengajukan kepada pemerintah negaranya masing-masing untuk disahkan atau diratifikasi. Dengan dilalui tahap pengesahan atau tahap ratifikasi ini, maka perjanjian itu baru berlaku atau mengikat para pihak yang bersangkutan. Ditinjau dari sudut isi maupun materi dari perjanjian yang dibentuk melalui tiga tahap ini, pada umumnya menyangkut hal-hal yang mengandung nilai penting atau prinsipil bagi para pihak yang bersangkutan. Hanya saja kriteria mengenai penting atau tidak pentingnya masalah tersebut, ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara yang bersangkutan.

4. Perjanjian Internasional ditinjau dari jangka waktu berlakunya

Pembedaan atas Perjanjian Internasional berdasarkan atas jangka waktu berlakunya, secara mudah dapat diketahui pada naskah perjanjian itu sendiri, sebab dalam beberapa Perjanjian Internasional hal ini ditentukan secara tegas. Namun demikian, dalam hal Perjanjian Internasional tersebut tidak secara tegas dan eksplisit menetapkan batas waktu berlakunya, dibutuhkan pemahaman yang mendalam akan sifat, maksud dan tujuan perjanjian itu, karena hakikatnya perjanjian itu dimaksudkan untuk berlaku dalam jangka waktu tertentu atau terbatas. Misalnya, jika objek yang diperjanjikan itu sudah terlaksana atau terwujud sebagaimana mestinya, maka perjanjian tersebut berakhir dengan sendirinya. Ada memang perjanjian-perjanjian yang tidak menetapkan batas waktu berlakunya karena dimaksudkan berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang dan selama perjanjian itu masih dapat memenuhi keinginan para pihak atau masih mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan umum, namun sesungguhnya perjanjian ini tetap terbatas, yakni pada kebutuhan dan perkembangan zaman itu sendiri. Dilihat dari sudut materinya, corak perjanjian ini merupakan perjanjian yang mengandung kaidah hukum yang penting, terutama bagi para pihak yang bersangkutan.

4.        Jelaskan Tahapan pembuatan Perjanjian International

A.                Perundingan (Negotiation)

Tahap ini merupakan langkah awal bagi negara-negara untuk menentukan objek perjanjian. Pada tahap perundingan ini akan dibicarakan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan setelah disepakati dalam perjanjian, termasuk keuntungan dan kerugian serta mekanisme pelaksanaan perjanjian.

Dalam tahap perundingan biasanya suatu Negara akan diwakili oleh kepala Negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan bisa juga oleh pejabat Negara yang ditunjuk. Apabila yang mewakili adalah pejabat Negara lainnya maka memerlukan surat kuasa penuh (Full power/ Credentials). Namun  jika yang mewakili adalah kepala Negara/pemerintahan, dan menteri tidak memerlukan surat kuasa penuh .

Perundingan yang dialakukan dalam perjanjian bilateral disebut dengan “talk”. Sedangkan dalam perjanjian multilateral disebut dengan “diplomatic conference”.

    B.    Penandatanganan (Signature)

 Tahap ini merupakan tahapan yang penting karena menjadi bukti nyata suatu Negara    mengikat atau tidak dalam perjanjian. Penandatanganan dapat dilakukan oleh kepala pemerintahan ataupun oleh menteri luar negeri.

   c.     Persetujuan Parlemen ( The Approval of Parliament)   

setelah perjanjian international ditanbda tangani oleh menlu atau duta besar yang ditunjuk oleh Negara atau mewakili setiap pemerintahannya ,naskah dibawah kesetiap Negara untk di pelajari selanjutnya naskah dibawah ke Dewan Perwakilan Rakyat untk di pelajari dan dibahas bersama- sama dengan pemerintah .tujuan pembahsanya adalah untk diketahui apakah perjanjian international tersebut menguntungkan ,baik dari segi kepentingan nasional maupun international ,,untuk disetujui atau Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolaknya

D.     Pengesahan (Ratification)

Pengesahan atau ratification merupakan cara yang sudah melembaga dalam pembuatan perjanjian internasional. Ratifikasi bertujuan memberikan kesempatan kepada Negara-negara guna mengadakan peninjauan serta pengamatan apakah negaranya dapat diikat oleh perjanjian itu atau tidak. Selain itu. dengan adanya ratifikasi akan menumbuhkan keyakinan pada lembaga perwakilan rakyat bahwa yang menandatangani isi perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.

5.         Apa Yang dimaksud dengan Teori Kebulatan Suara dan Pan- Amerika

Teori persyaratan Perjanjian Internasional.

_Teori Kebulatan Suara yaitu perjanjian internasional itu sah jika diterima oleh semua peserta dalam pembuatan perjanjian tersebut.

_Teori Pan Amerika setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan dengan menerima segala persyaratan yang ada dalam perjanjian tersebut.